Ekonomi Publik 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1           Latar Belakang Masalah

Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencakup: mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, termasuk fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, pengangguran, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan.

Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi Pengeluaran untuk Belanja dan Pengeluaran untuk Pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja terdiri dari: Belanja Pemerintah Pusat seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain, dan Dana yang dialokasikan ke Daerah seperti Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Sedangkan Pengeluaran untu Pembiayaan tediri dari Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah, Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri, dan Pembiayaan lain-lain.

Adapun jenis-jenis Pengeluaran Negara menurut sifatnya terdiri dari Pengeluaran Investasi, Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja, Pengeluaran Kesejahteraan, Pengeluaran untuk Penghematan Masa Depan, dan Pengularan Lainnya. Pengeluaran Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang, misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja merupakan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat merupakan pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira, misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana. Sedangkan Pengeluaran Untuk Masa Depan merupakan pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan pengeluaran untuk anak-anak yatim. Sedangkan Pengeluaran Lain-lain merupakan pengeluaran tidak produktif yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah, misalnya pengeluaran untuk biaya perang.

1.2           Rumusan Masalah

1.2.1        Apakah yang dimaksud pengeluaran pemerintah?

1.2.2        Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output nasional di beberapa negara?

1.2.3        Bagaimanakah teori mengenai pengeluaran pemerintah dari beberapa ekonom ataupun pemikir sosial lainnya?

1.3           Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk melakukan eksplorasi atau memahami lebih lanjut tentang pengeluran pemerintah. Manfaat penulisan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengeluaran pemerintah.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    Teori Makro

2.1.1  Pengeluaran Pemerintah

a.         Penelitian Arthur Goldsmith (2008)

Arthur Goldsmith (2008), menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat memperluas permintaan agregat dalam jangka pendek tetapi juga dapat meningkatkan tingkat suku bunga sehingga akan menurunkan investasi swasta dalam jangka panjang. Belanja pemerintah dibagi menjadi dua komponen: konsumsi masyarakat dan investasi publik. Efek jangka pendek dari peningkatan belanja pemerintah adalah sama untuk kedua komponen tetapi berbeda untuk efek jangka panjang.

Belanja sektor publik dapat diklasifikasikan berdasar produktivitas. Membedakan antara pengeluaran pemerintah yang mempengaruhi produktivitas dan untuk konsumsi penting untuk dipahami sebagai konsekuensi intervensi fiskal melalui perubahan dalam pengeluaran pemerintah. Dampak pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang terhadap kinerja agregat ekonomi tergantung pada kinerja pemerintah. Dalam jangka pendek belanja pemerintah akan memperluas permintaan agregat tetapi peningkatan belanja pemerintah atas biaya dana pinjaman, akan menyempitkan beberapa investasi swasta dan menghambat pertumbuhan permintaan agregat.

Crowding Out akhirnya dapat menurunkan stok modal swasta, dan pada gilirannya, dalam jangka panjang akan menurunkan produktivitas sehingga akan mengurangi output dan kapasitas produksi. Oleh karena itu diperlukan treatment ketidakseimbangan kebijakan fiskal dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang memisahkan kedalam pengeluaran untuk konsumsi dan investasi.

Pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan dengan mengubah komposisi pengeluaran kedalam kegiatan berbasis produktivitas, tanpa mengubah tingkat pengeluaran atau pajak penghasilan. Pendekatan pasar modal dan obligasi digunakan untuk menggambarkan pengeluaran pemerintah (kebijakan moneter), selain dengan kebijakan fiskal (pada pasar barang).

Di pasar modal, terdapat orang yang memiliki dana dan orang meminjam untuk investasi. Ekspektasi keuntungan (ψe) akan meningkatkan investasi sektor swasta (IP). Produktivitas tergantung pada modal swasta (KP) dan modal publik atau pemerintah (KG). Tabungan oleh rumah tangga dan perusahaan (SP), tabungan oleh pemerintah (SG) sehingga S = SP + SG, SG = T – G, dengan T = Pendapatan pajak dan G = belanja pemerintah.

Model penawaran dan permintaan Agregat digunakan untuk menentukan output riil (Y) dan harga (P). Dengan memahami AD = AD(C,IP, GC, GI), tingkat permintaan agregat ditentukan oleh belanja konsumsi rumah tangga (C), belanja investasi sektor swasta (IP), dan belanja pemerintah (G) yang dipisah menjadi belanja konsumsi (GC) dan belanja investasi (GI).

Kurva penawaran barang agregat jangka panjang (AS) menunjukkan hubungan antara tingkat harga agregat dan output agregat yang didukung oleh semua faktor (KP) dan (KG). Pengeluaran investasi pemerintah untuk modal publik juga akan meningkatkan penawaran agregat, dengan dengan kata lain; ¬IG¬ÞKG¬Þψe¬ÞIP¬ÞKP¬ÞAS dan AS = AS(KP, KG, dimana KP = KP (IP), dan IP = IP[ψe(KG)], serta KG= KG(GI).

Pertumbuhan produktivitas merupakan kunci penentu peningkatan standar hidup. Jika pengambil kebijakan ingin mendorong pertumbuhan standar hidup, maka harus bertujuan meningkatkan kemampuan produksi nasional dengan mendorong lebih cepat akumulasi faktor produksi. Dalam jangka panjang, implikasi belanja publik sebagai salah satu bentuk kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kinerja perekonomian jangka panjang.

b.         Penelitian Erdal Karago and Kerim Ozdemir (2006)

Erdal Karago and Kerim Ozdemir (2006) menyatakan bahwa banyak investigasi dan penelitian tentang hubungan pengeluaran pemerintah dan investasi swasta telah dilakukan dan di publikasikan. Ada beberapa hasil penelitian yang dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama yang menyatakan bahwa tingginya pengeluaran pemerintah akan menyingkirkan investasi swasta (efek dari crowding out). Kedua menjelaskan hubungan antara ukuran disaggregate pengeluaran pemerintah dan investasi swasta menggunakan analisis disagregate. Ketiga menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah akan menarik keluar investasi swasta.

Erdal Karago and Kerim Ozdemir (2006) menggunakan metode estimasi maksimum (Johansen & Juselius, 1990) untuk menguji cointegration. Mempertimbangkan VAR dan corresponding VECM, dimana X = investasi swasta (PI), GE = pengeluaran pemerintah, dan Y = GDP Riil. Berdasarkan data di Turki periode 1967-2001, semua variabel ditransformasi ke log seperti LPI< LGE dan LY. Data GDP diperoleh dari State Planning Organisation, Economic and Social Indicators: 1950-2000. Deflator GNP (1987=100%) digunakan untuk mendeflasi variabel. Impulse response analysis juga digunakan untuk menguji interrelationship antar variabel dan menilai penyesuaian keseimbangan jangka panjang. Fungsi ini menunjukkan efek dinamis dari government expenditure shock terhadap variabel lain.

Hasil penelitian mengindikasikan: Ada satu persamaan cointegrasi LPI = -22,444 -0,212LGE +2,306LY. Disamping itu juga ditemukan ada hubungan negatif jangka panjang antara pengeluaran pemerintah dan investasi swasta di Turki. iperkirakan pengeluaran pemerintah men-Crowding-out investasi swasta. Pengeluaran pemerintah adalah suatu faktor pembatas terhadap investasi swasta di Turkey. Kejutan (shock) dari pengeluaran pemerintah akan mempunyai efek negatif pada investasi swasta. Pengeluaran pemerintah memiliki efek negatif pada investor swasta dan pengembangan ekonomi Turkey. Fungsi impulse respon, menunjukkan respon negatif pada investasi swasta untuk one standard deviation shock pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan substitusi investasi swasta.

c.         Penelitian Sajkumar Tulsidharan (2006)

Sajkumar Tulsidharan (2006) menyatakan bahwa pada ekonomi transisi terdapat perdebatan yang muncul mengenai keunggulan privatisasi dibanding perusahaan milik pemerintah. Pemerintah menyediakan barang-barang keperluan publik di mana tidak ada kompetisi dari sektor swasta agar dapat dengan pasti mengarah kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Tetapi proses regulasi, subsidi dan pajak, keterlambatan di dalam menerapkan proyek, biaya yang tinggi adalah suatu faktor penghambat dalam pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menguji data tahunan pada Government Final Consumption Expenditure (termasuk kompensasi bagi buruh, pembelian bersih barang dan jasa dan konsumsi dari modal tetap dalam administrasi pemerintah diukur dari ukuran pemerintah, dan GNP pada harga pasar nominal dan riil (tahun dasari 1993/94=100) di India periode 1960/61 sampai 1999/00. data ini dilaporkan di National Income Statistics (CMIE) Januari 2003.

Penelitian ini menguji data tahunan di Government Final Consumption Expenditure dan Produk Nasional Bruto pada harga pasar nominal dan riil di India untuk periode 1960-1961 sampai 1999-2000. Hubungan antara variabel diteliti, dengan menggunakan uji integrasi, cointegrasi, dan error correction mechanism.

Hasil utama dari studi ini adalah bahwa pada harga nominal, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pasti akan diikuti kenaikan government final consumption expenditure. Dalam ekonomi di masa transisi ada suatu perdebatan yang muncul berpihak pada ekonomi berbasis pasar dibanding pemerintah yang mengelola dan mengendalikan perusahaan. Impresi tentang kata “reformasi ekonomi” di India menyatakan bahwa ada kepentingan di dalam penurunan besar besaran pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah.

Di India, Pemerintah, baik Central maupun State, telah memainkan satu peran yang penting di dalam pembangunan ekonomi melalui secara langsung menyertakan diri mereka ke dalam memproduksi aktivitas melalui regulasi. Kekuatan keterlibatan langsung di dalam aktivitas penyediaan produk dan jasa dapat dibuktikan dari sumbangan sektor publik ke GDP. Yaitu sekitar 33% di tahun 1990-91 dan menurun menjadi 28,7% di tahun 1997-98. Pada awal 1970s, sumbangan itu sekitar 14%.

Di beberapa negara barat yang maju, pengeluaran publik menyebabkan kenaikan GDP secara proporsional. Karenanya rasio pengeluaran publik kepada GDP bisa tidak stabil. Di India, perluasan intensive dan ekstensif aktivitas pemerintah selama periode perencanaan sudah menunjukkan kenaikan yang spektakuler di dalam pengeluaran publik. yaitu naik dari Rs 2,631 crore pada 1960-61 menjadi Rs. 4,36,122 crore pada 1997-98. Pada harga yang tetap, peningkatan pengeluaran pemerintah sekitar dua puluh empat kali lebih pada empat puluh enam tahun terakhir.

Masyarakat di negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi sehingga dapat dengan mudah mencukupi kebutuhan individu mereka. Masyarakat India dengan persentasi populasi yang besar hidup di bawah garis kemiskinan, banyak orang tidak mampu memenuhi keperluan-keperluan dasar minimal.

Kebanyakan dari pengeluaran yang tidak untuk pengembangan yaitu pembayaran bunga, pertahanan, subsidi, polisi, administrasi dan pendidikan umum, manfaat jarang menyaring kepada bagian masyarakat yang miskin. Manfaat dari pengeluaran pengembangan telah dipakai sebagian besar oleh yang kelompok urban dan elit pedesaan.

Peran pengeluaran publik negara maju akan lebih besar untuk stabilisasi ekonomi, simulasi aktivitas investasi dan lain lain. Di negara berkembang, pengeluaran publik mempunyai peran untuk mengurangi disparitas regional, pengembangan biaya sosial, pembuatan infrastruktur pertumbuhan ekonomi dalam bentuk fasilitas transportasi dan komunikasi, pendidikan dan pelatihan, pertumbuhan industri barang modal, industri dasar dan kunci, penelitian dan pengembangan, stimulasi tabungan, pembentukan modal dan lain lain.

Secara teoritis dipercaya bahwa pemerintah adalah kurang efisien dibanding sektor swasta dan karenanya peran yang lebih besar dari pemerintah akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemerintah menyediakan barang-barang publik yang tidak ada kompetisi dari sektor swasta dapat dengan pasti mempercepat laju pertumbuhan ekonomi (Ram, 1986; Carr, 1989).

Law of increasing state activities dari Wagner mendasarkan pada pengalaman-pengalaman historis mengemukakan bahwa ekonomi di negara industri mengembangkan sektor publik mereka berkembang dalam relatif signifikan. Wagner menunjukkan tiga faktor yang akan menyebabkan sektor publik tumbuh proporsional lebih cepat dari tingkat pembangunan ekonomi. Pertama, pada ekonomi negara maju, maka peran pemerintah dalam bidang administratif dan protective bertambah. Kedua, dengan ekspansi ekonomi, pengeluaran pemerintah di bidang budaya dan kesejahteraan akan naik, khususnya, pendidikan dan kesehatan. Ketiga, kemajuan teknologi dari negara industri memerlukan pemerintah untuk melakukan jasa ekonomi tertentu ketika dana dari sektor swasta tidak diperoleh. yang negatif signifikan antara pengeluaran pemerintah dalam GDP dan tingkat pertumbuhan perkapita GDP.

d.         Teori Pengeluaran Negara

Musgrave dan Rostow menyatakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

Wagner menyatakan berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll.

Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat. Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

e.         Pengeluaran Pemerintah dan Crowding Out

Beberapa teori ekonomi menyatakan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat output nasional. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan meningkatkan ouput agregat (Dornbusch, 2001).

Defisit anggaran pemerintah merupakan hal yang normal yang penting adalah sebarapa lama angaran pemerintah akan menjadi surplus kembali. Secara umum sedikit surplus akan dicapai pada tahun-tahun boom dan sedikit defisit dapat terjadi pada tahun-tahun resesi. Ketika perekonomian mengalami resesi atau tumbuh lambat, mungkin pajak dapat dikurangi dan pengeluaran pemerintah ditambah agar dapat meningktkan output. (Dornbusch et al, 2001). Namun di sisi lain, kenaikan pengeluaran pemerintah dapat menghambat laju invetasi. Crowding Out terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansioner menyebabkan suku bunga naik sehingga mengurangi pengeluaran swasta terutama investasi swasta (Dornbusch et al, 2001)..

Seberapa serius kita menghadapi crowding out? Dornbush, et al, (2001) mengajukan tiga point penting dalam menghadapi crowding out ini. Pertama, pada kondisi ekspansi fiskal yang meningkatkan permintaan, maka perusahaan dapat diminta merekrut lebih banyak pekerja untuk meningkatkan output mereka. Kedua kenaikan permintaan aggregate akan menaikkan pendapatan dan selanjutnya dapat meningkatkan tabungan. Ekspansi tabungan ini dapat membiayai defisit anggaran tanpa menyentuh pengeluaran swasta. Ketiga selama ekspansi fiskal, penawaran uang dinaikkan oleh otoritas moneter (monnetary acomodation) agar mencegah kenaikan suku bunga.

2.1.2  Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

a.         Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin komplek. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave(1980)(1) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam prosentase terhadap PDB semakin besar dan prosentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat. 

b.         Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan penge-luaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap PDB. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”.  Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama   disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori  mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum Wagner diformulasikan sebagai berikut:

PkPP               :    Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK                 :    Pendapatan per kapita

1,2,…,n           :    Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ditunjukkan dalam Gambar dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk ekponential yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan kurva 2.

c.         Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedang-kan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini   merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.  Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan  pemerintah dari pajak  juga meningkat dan pemerintah meningkat-kan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang  tidak hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke negara lain. Akibatnya setelah perang sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan tarif pajak, namun  tidak dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Sehingga pengeluaran pemerintah meningkat karena PDB yang mulai meningkat , pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang. Ini yang disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah dimana kegiatan ekonomi tersebut semula dilaksanakan untuk swasta.  Ini disebut efek konsentrasi (concentration effect). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun kembali. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis,tetapi seperti tangga.

Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman . Bird menyatakan bahwa selama terjadinya  gangguan sosial  memang terjadi   pengalihan  aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh peningkatan prosentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, prosentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB akan menurun secara perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Jadi menurut Bird ,efek pengalihan merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

Satu hal yang perlu dicacat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut.  Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional . Apabila limit dilampaui maka akan  terjadi   inflasi dan gangguan lainnya.

d.         Menurut Dr. Guritno Mangkoesoe-broto, M.Ec

Perkembangan pengeluaran pemerintah ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

a.       Perubahan permintaan akan barang publik.

b.      Perubahan aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

c.       Perubahan kualitas barang public.

d.      Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

2.1.3  Hubungan Kausalitas Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto

a.         Pengertian Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Untuk menghitung angka PDB digunakan tiga pendekatan yaitu :

1.            Pendekatan Produksi

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan men-jadi 9 lapangan usaha (sektor) yaitu: pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik,gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan, keuangan dan jasa.

2.            Pendekatan Pendapatan

PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3.            Pendekatan Pengeluaran

PDB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor). Secara konsep ketiga pendekatan akan menghasilkan angka yang sama. Jadi jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi.     

Hasil Studi Empiris Hubungan atau Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (Pertumbuhan Ekonomi) Studi yang menunjukkan hubungan negatif  antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan diantaranya: Barro dan Salla-i-Martin (1992) yang membagi pengeluaran pemerintah menjadi pengeluaran produktif dan tidak produktif. Pengeluaran produktif apabila pengeluaran tersebut mempunyai efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebanyakan studi mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi mengasumsikan semua pengeluaran pemerintah bersifat produktif (Barro,1990). Landau (1983) meneliti 27 negara berkembang menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang besar terutama pengeluaran konsumsi justru akan menurunkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Hasil yang sama ditemukan oleh Landau (1986) terhadap 65 negara berkembang. Devarajan dan Vinaya (1993) menemukan hubungan negatif dan tidak signifikan hubungan antara pengeluaran produktif dengan pertumbuhan.

Sementara itu Lin (1994) menyatakan pengeluaran non-produktif mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan di negara industri tetapi positif dan signifikan di negara berkembang. Hal ini terjadi karena pelayanan pemerintah yang bersifat non produktif di negara berkembang sebagian besar digunakan untuk konsumsi. Josaphat P Kweka dan Oliver Morrisey (1999) meneliti hubungan keduanya terhadap negara Tanzania periode 1965-1996. Hasil yang diperoleh bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif terhadap pertumbuhan. Dampak negatif disebabkan karena tidak efisiennya pengeluaran pemerintah di Tanzania.  Penelitian lain menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan (Grier dan Tullock,1989, Barro,1991). Studi terhadap negara-negara maju juga meyimpulkan hasil yang sama seperti Hannson dan Henrekson (1994).  Pada mayoritas studi, pengeluaran pemerintah total mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan (Romer,1990;Folster dan Henrekson,2001). Folster dan Henrekson mengatakan bahwa pada tingkat pengeluaran pemerintah yang rendah di negara miskin terutama untuk pengeluaran produktif dan rendah pula pajaknya, biasanya tidak efisien dalam pengumpulan pajak dan pengeluaran pemerintahnya.

Studi yang menunjukkan hubungan positif  antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan diantaranya: Ram (1986) dan Grossman(1988) menemukan hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Diamond (1989) menyatakan bahwa pengeluaran sosial mempunyai hubungan positif yang signifikan dan pengeluaran investasi mempunyai efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut sangat dipengaruhi oleh efisiensi penggunaan dana.

b.         Pengeluaran Pemerintah Sebagai Variabel Dependen

Artinya produk domestik bruto mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) akan mempengaruhi besarnya pengeluaran pemerintah.

c.         Pengeluaran Pemerintah Sebagai Variabel Independen

Artinya pengeluaran pemerintah mempengaruhi produk domestik bruto (PDB). John Due(1968) mengemukakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi tingkat PDB nyata dengan mengubah persediaan berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produksi melalui program-program pengeluaran pemerintah seperti pendidikan.

Sementara Atep Adya Barata(2004) mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah yang mendorong besaran jumlah pengeluaran negara mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Landau (1986) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang militer dan pendidikan berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara untuk pendidikan sendiri berkorelasi kuat dan investasi pemerintah berkorelasi positif tetapi tidak signifikan. Steven A.Y.Lin (1994) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan laju yang semakin mengecil. Lin juga menyatakan bahwa Hukum Wagner hanya berlaku untuk negara maju.

2.2    Teori Mikro

          Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis factor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang public dan factor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang public. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang public yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang public yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

2.2.1  Penentuan Permintaan

Uⁱ   =   f ( G, X )

G         =   Vektor dari barang public

X         =   Vektor barang swasta

i           =   individu ; i = 1, . . . , m

U         =   fungsi utilitas

            Seorang individu mempunyai permintaan akan barang-barang public dan barang-barang swasta, akan tetapi permintaan efektif akan barang-barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran. Kita anggap bahwa seorang individu (i) membutuhkan barang public (K) sebanyak G_ik.

            Untuk menghasilkan barang K sebanyak Gk pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan-kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk menungkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapus sama sekali angka kejahatan. Karena itu pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tigkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Tingkat keamanan yang telah disetujui itu dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, misalnya dengan cara memperbanyak jumlah polisi, menambah jumlah jalan yang dipatroli, peningkatan frekuensi patrol dan sebagainya. Jadi, suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas, atau dengan kata lain tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan menggunakan berbagai fungsi produksi. Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa factor dibawah ini :

a.          Perubahan permintaan akan barang public

b.         Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi dari factor produksi yang digunakan dalam proses produksi

c.          Perubahan kualitas barang public

d.         Perubahan harga-harga factor-faktor produksi

2.2.2  Penentuan Tingkat Output

Barang dan jasa public yang disediakan oleh pemerintah ditentukan oleh politisi yang memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Selain itu, para politisi juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang/jasa public tersebut dalam menentukan jumlah barang dan jasa public yang akan disediakan, para politisi memperhatikan selera atau keinginan masyarakat agar masyarakat merasa puas dan tetap memilih mereka sebagai wakil masyarakat. Fungsi utilitas para politisi adalah sebagai berikut:

U^p   =   g ( X, G, S )

U^p          =   fungsi utilitas

S          =   keuntungan yang diperoleh politisi dalam bentuk materi atau pangkat

G         =   Vektor barang public

X         =   Vektor barabg swasta

Selanjutnya, kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili oleh seorang pemilih yang memaksimumkan utilitas :

max U_i    =   f ( X, G )

dengan batasan dibatasi oleh kendala anggaran :

P_x X + t B < M_i

P          =   Vektor harga barang swasta

M_i          =   Jumlah pendapatan individu i

t           =   tarif pajak

B_i         =   Basis pajak dari individu i

B_i           =   total basis pajak

Dengan melalui proses iterative antara politisi dan pemilih tersebut akhirnya akan menyebabkan terjadinya kepuasan maksimum dari pemilih dengan batasan-batasan yang telah disebut diatas, dan permintaan akan barang public ( D_qi ) adalah :

D_qi   =   q ( p, B_i, M_i, t, B_i )

Kurva permintaan atas barang-barang public yang dijabarkan dalam fungsi diatas mempunyai keunggulan karena fungsi tersebut tergantung dari variable-variabel yang cukup relevan. Walaupun demikian, akan lebih baik lagi apabila kurva permintaan diatas dianggap sebagai kurva pemintaan akan satu jenis barang public tertentu, bukan merupakan kurva permintaan akan total barang public. Dalam hal ini, satu fungsi permintaan diperoleh dari fungsi kepuasan seorang individu dengan menggunakan dasar “ceteris paribus”, termasuk juga asumsi bahwa “harga” dari barang public adalah konstan.

2.2.3  Teori Permintaan dan Kurva Permintaan

a.     Beberapa Penentu Permintaan :

1.   Harga barang

2.   Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut

3.   Pendapatan RT dan pendapatan rata-rata masyarakat

4.   Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat

5.   Cita rasa masyarakat

6.   Jumlah penduduk

7.   Ramalan keadaan di masa datang

b.     Hukum Permintaan

Harga dan permintaan bahwa makin rendah harga suatu barang maka makin banyak  permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.

 

2.2.4  Teori Penawaran dan Kurva Penawaran

a.          Definisi Penawaran

     Penawaran adalah berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu.

b.         Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran:

1.     Harga barang itu sendiri,

2.     Harga barang lain,

3.     Biaya produksi,

4.     Tujuan perusahaan,

5.     Tingkat teknologi yang digunakan.

c.         Hukum Penawaran

Hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan menggambarkan hukum penawaran yaitu makin tinggi harga suatu barang  maka semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh penjual begitu juga sebaliknya dengan asumsi Cateris Paribus ini juga bisa digambarkan dalam kurva sebagai berikut:

									Q
		Q1		Q2		Q3

 

d.         Pengaruh Faktor Selain Harga Terhadap Penawaran

1.         Harga barang lain

Bahwa barang-barang ada yang saling bersaingan atau bersubtitusi dan ada barang-barang yang komplementer (pelengkap) seperti yang telah dijelaskan di permintaan.

2.         Biaya Produksi

Dibeberapa perusahaan kenaikan pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualannya dan mereka mengalami kerugian. Ini dapat menimbulkan penutupan perusahaan tersebut dan jumlah penawaran barang akan berkurang begitu juga sebaliknya.

3.         Tujuan perusahaan

Tujuan yang berbeda-beda tersebut menimbulkan efek yang berbeda-beda terhadap penentuan tingkat produksi. Dengan demikian penawaran jua akan berbeda sesuai tujuan yang ingin dicapai.

4.                  Teknologi

Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi mempertinggi produktifitas, mutu dan menciptakan barang-barang baru. Ini akan mendorong kenaikan penawaran.

							Q
		QS1

 

2.2.5  Keseimbangan Penawaran Dan Permintaan

Terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual dinamakan keseimbangan harga.

			Q

 

2.2.6  Elastisitas Permintaan Dan Penawaran

a.         Elastisitas permintaan

ukuran kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap pengaruh perubahan permintaan.

b.         Elastisitas Penawaran

Ukuran kuantitatif yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan.

c.         Manfaat Elastisitas adalah dapat menjadi indikator untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang dilaksanakan.

d.         Jenis-Jenis Elastisitas Permintaan:

1.     Elastisitas permintaan harga,

2.     Elastisitas permintaan pendapatan,

3.     Elastisitas permintaan silang.

                                           

BAB III

PENUTUP

3.1     Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap output nasional di beberapa negara, namun terdapat perbedaan hasil penelitian yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori: Pertama yang menyatakan bahwa tingginya pengeluaran pemerintah akan menyingkirkan investasi swasta (efek dari crowding out). Kedua menjelaskan hubungan antara ukuran disaggregate pengeluaran pemerintah dan investasi swasta menggunakan analisis disagregate. Ketiga menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah akan menarik keluar investasi swasta.

Pengeluaran pembangunan pemerintah merupakan pengeluaran investasi dan lebih produktif. Hasil estimasi VAR dari ketiga sektor pengeluaran pembangunan yang dipilih, menyimpulkan bahwa alokasi ke ketiga sektor tersebut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Sementara itu produk domestik bruto lebih banyak memberikan dampak terhadap pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi.   

3.2     Saran

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran dengan efektif ke pos-pos pengeluaran yang dapat meningkatkan produk domestik bruto sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi laju pertumbuhan jumlah pegawai sehingga dapat mengurangi belanja pegawai. Hal lain yang dapat dilakukan adalah perlunya dipikirkan perlunya pengurangan subsidi BBM yang memberatkan APBN. Skala prioritas ini memang membawa dampak terhadap kemiskinan dan pengangguran.

Bila sudut pandangnya dari pertumbuhan ekonomi (efisien) maka equality akan berkurang. Hal ini dapat dikurangi dengan mengalokasikan ke proyek-proyek  pembangunan yang bersifat padat karya. Tetapi hal ini juga menimbulkan dampak ketidakefisienan dibanding menggunakan padat modal. Memang pada akhirnya pemerintah harus bijaksana untuk mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan dampak terdapat efisiensi dan equality.